PELATIHAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA SESUAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM TATA NEGARA

Abstract

Desa memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka otonomi daerah dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara dalam penyusunan produk hukum desa, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menyusun produk hukum desa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi, dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui pelatihan materi, diskusi interaktif, dan simulasi penyusunan produk hukum desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap kedudukan produk hukum desa dalam sistem hukum nasional, prinsip legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa. Selain itu, peserta mampu menyusun rancangan produk hukum desa secara lebih sistematis dan konstitusional. Kegiatan ini berkontribusi positif dalam memperkuat kapasitas aparatur desa serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang tertib hukum, demokratis, dan akuntabel.